Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi tengah mempersiapkan langkah awal untuk merenovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar dari APBD 2025 untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) renovasi gedung tersebut.
Langkah ini dinilai penting dan mendesak, mengingat kondisi fisik bangunan yang sudah cukup berumur dan membutuhkan pembaruan agar dapat menunjang kinerja para wakil rakyat dengan lebih optimal.
Langkah Awal Renovasi: DED Disiapkan Secara Komprehensif
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi menjelaskan bahwa dana Rp1,5 miliar itu bukan untuk pelaksanaan fisik bangunan, melainkan khusus untuk penyusunan DED—dokumen teknis yang akan merinci seluruh aspek renovasi, mulai dari struktur bangunan, tata ruang, utilitas, hingga rencana anggaran biaya (RAB).
“DED ini akan menjadi dasar perencanaan yang detail dan profesional, agar nantinya proses renovasi berjalan tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai regulasi,” ungkapnya, Rabu (7/8/2025).
Dengan adanya DED yang matang, Pemkot berharap proses pembangunan bisa dimulai pada tahun anggaran berikutnya tanpa hambatan administratif maupun teknis.
Gedung Sudah Usang dan Kurang Relevan
Gedung DPRD Kota Cimahi saat ini memang sudah digunakan sejak belasan tahun lalu.
Ketua DPRD Kota Cimahi menyambut baik rencana penyusunan DED ini. Ia berharap renovasi ke depan tidak hanya mempercantik bangunan, tetapi juga membuatnya lebih fungsional, efisien, dan ramah terhadap pelayanan masyarakat.
“Kami ingin gedung DPRD bisa jadi rumah rakyat yang sebenarnya—terbuka, nyaman, dan mendukung kerja legislatif yang maksimal,” ujarnya.
Baca juga: Resah Penjual Bendera One Piece di Batas Cimahi-Bandung
Transparansi dan Pengawasan Jadi Prioritas
Dinas PUPR akan melibatkan tenaga ahli serta konsultan profesional agar hasil perencanaan sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku.
Wakil Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran dalam proyek ini.
“Rp1,5 miliar bukan angka kecil. Maka transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan DED ini menjadi keharusan. Semua pihak akan diminta berkoordinasi agar dokumen yang dihasilkan betul-betul berkualitas,” tegasnya.
