Cimahi, Jawa Barat – Suhu politik di Kota Cimahi kembali memanas setelah terjadi perselisihan antara dua partai politik besar, PPP dan Gerindra, terkait klaim dukungan pasangan calon untuk Pilkada 2024. Konflik yang semula hanya berupa silang pendapat internal kini berkembang menjadi polemik terbuka yang sarat dengan muatan kepentingan politik. Bahkan, Kuasa Hukum DPP Partai Gerindra turun langsung untuk merespons dan meredam situasi yang dinilai semakin liar dan tak terkontrol.
Awal Mula Kisruh
Namun belakangan, muncul surat keputusan dukungan dari DPP PPP yang berbeda dengan hasil komunikasi awal, sehingga memicu reaksi keras dari jajaran Gerindra Cimahi.
Gerindra Menilai Ada Manuver Politik Tertentu
Ketua DPC Gerindra Kota Cimahi menilai langkah PPP sebagai bentuk “manuver politik yang sarat kepentingan sesaat”, dan tidak menghormati etika koalisi. Menurutnya, perubahan dukungan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi menunjukkan ada tekanan politik dari pihak luar.
“Kami kecewa, tapi tidak terkejut. Dunia politik kadang memang keras, namun etika dan komunikasi tetap harus dijaga,” ujarnya.
Kuasa Hukum DPP Gerindra Turun Tangan
Melihat tensi yang terus meningkat, Kuasa Hukum DPP Partai Gerindra pun turun langsung ke Kota Cimahi untuk mengkaji dinamika yang terjadi.
Dalam keterangannya, kuasa hukum menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma dalam kerja sama politik, atau bahkan indikasi intervensi dari pihak tertentu.
“Kami tidak mencari konflik, tapi harus melindungi marwah partai. Jika ada pihak yang mencoba merusak konsolidasi politik kami di Cimahi, tentu akan kami hadapi dengan langkah yang tegas dan terukur,” ujar kuasa hukum Gerindra.
Saling Serang di Media Sosial
Di tengah polemik ini, sejumlah akun media sosial dari kedua kubu turut memperkeruh suasana dengan menyebarkan narasi saling tuding. Publik pun ikut terseret dalam perdebatan yang semakin melebar, hingga menciptakan suasana yang tidak sehat menjelang tahapan resmi Pilkada.
Baca juga: Study Tour Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa Cimahi Pilih Walking Tour
PPP Belum Memberikan Klarifikasi Resmi
Namun hal itu tidak menyurutkan kecurigaan Gerindra bahwa ada permainan politik yang lebih besar di balik keputusan tersebut.
Dampak Terhadap Konstelasi Pilkada Cimahi
Perseteruan antara dua partai ini jelas berdampak terhadap konstelasi Pilkada Kota Cimahi. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa kisruh ini bisa menjadi momen evaluasi bagi partai-partai lain dalam membangun komunikasi yang sehat dan terbuka menjelang kontestasi.
“Pilkada bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi juga tentang membangun kepercayaan publik. Jika partai-partai tidak bisa menjaga komunikasi politiknya, masyarakat akan jadi korban,” ujar seorang pengamat politik lokal.
Gerindra Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Politik
Drama politik di Cimahi masih terus berkembang. Publik menunggu: apakah kedua partai akan memilih jalan rekonsiliasi, atau justru membuka babak baru dari konflik berkepanjangan?
