Cimahi – Sawit di Cigobang Cirebon Ditanam Tanpa Bilang ke Pemilik Lahan: Tahu-tahu Ada Lubang. Casteja (31) masih berdiri di sekitar tanah miliknya di perbukitan Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Di hadapannya, lubang-lubang tanah menganga rapi, jaraknya teratur, seperti sudah disiapkan untuk sesuatu. Padahal, ia mengaku tak pernah memberi izin. “Kaget. Tahu-tahu sudah ada lubang,” ujar Casteja singkat, sembari menunjuk ke arah lahan yang sebagian telah digali, Senin (29/12/2025). Casteja, warga Desa Cigobang sekaligus pemilik lahan tersebut, baru mengetahui tanahnya ikut terdampak rencana penanaman kelapa sawit saat diminta melakukan pengecekan lapangan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
“Saya keliling atas dasar perintah Pak Kabid untuk ngecek keluasan yang sudah tertanam. Ternyata di antara perbatasan yang sudah tertanam itu ada lahan saya. Kok ada lubangnya gitu? Enggak ngasih tahu, enggak ada pemberitahuan apa-apa,” ucapnya. Ia menegaskan, sejak awal tidak pernah memiliki niat untuk menanam sawit di lahan miliknya. Terlebih, proses penggalian dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pemilik sah tanah. “Itu kan punya lahan saya. Enggak ada niatan untuk penanaman sawit. Cuma tahu-tahu ada lubang, seperti itu,” jelas dia.
Baca Juga : BREAKING NEWS Pasar Lemahabang Cirebon Terbakar Malam Ini, Api Berkobar Hebat dari Area Tengah
Dari total lahan seluas sekitar 1,5 hektare yang dimilikinya, Casteja menyebut sekitar 1.200 meter persegi telah dilubangi untuk rencana penanaman sawit. “Kurang lebihnya cuma 1.200-an meter yang sudah terlubangi di lahan saya,” katanya. Saat ditanya apakah penggalian tersebut dilengkapi izin, Casteja mengaku tidak mengetahui sama sekali. “Enggak tahu. Baru tahu itu tadi, pas dicek ternyata ada lubang gitu,” ujarnya
Penolakan Casteja terhadap sawit bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan, sebelumnya pihak perusahaan perkebunan sempat mendatanginya untuk menawarkan kerja sama pengelolaan lahan. Namun, tawaran itu langsung ia tolak karena masa kontrak yang dinilai terlalu panjang. “Dari PT juga sudah ngajak ke saya. Tapi kontraknya itu sekitar 30 tahun. Per bulannya katanya dapat Rp 4.000 per pohon untuk perawatan. Saya menolak,” ucap Casteja. Bagi Casteja, lahan bukan sekadar aset ekonomi jangka pendek.
Ia memiliki rencana lain yang dianggap lebih selaras dengan alam. “Saya juga punya lahan di hutan, tapi saya tidak ada niatan untuk penanaman sawit. Penginnya buah-buahan atau apa gitu,” jelas dia. Penolakan Casteja mempertegas sikap sebagian warga Cigobang yang sejak awal menentang masuknya perkebunan kelapa sawit ke kawasan perbukitan desa mereka. Seperti diketahui, polemik penanaman kelapa sawit di kawasan perbukitan Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, mulai memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun langsung meninjau lokasi penanaman sawit yang menuai penolakan warga, sementara aktivitas penanaman untuk sementara waktu dihentikan.
Kepala Desa Cigobang, Muhammad Abdul Zei, mengatakan peninjauan dilakukan oleh perwakilan Pemprov Jawa Barat melalui Kepala Bidang Perkebunan. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati penghentian sementara aktivitas sawit sambil menunggu kejelasan izin pengelolaan lahan. “Alhamdulillah, keputusannya satu minggu ini kita hentikan dulu kegiatan tersebut sampai surat izin pengelolaan lahannya keluar,” ujar Abdul Zei, Senin (29/12/2025). Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan pihak pengelola tidak dapat menunjukkan izin resmi, maka pemerintah desa akan menghentikan kegiatan sawit secara permanen.
Ancaman Krisis Air akibat Sawit
Penolakan warga didasari kekhawatiran dampak lingkungan, terutama krisis air bersih. Desa Cigobang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan kekeringan, sementara kawasan perbukitan yang kini ditanami sawit merupakan daerah resapan air. Selain warga, penolakan juga disuarakan pegiat lingkungan. Mereka menilai penanaman sawit di lereng perbukitan berisiko memicu kerusakan ekosistem, erosi, hingga longsor. Kini, harapan warga Cigobang bergantung pada rencana Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang akan melarang penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat, sebagai dasar hukum untuk menghentikan aktivitas sawit di desa mereka sepenuhnya.
